Persoalan pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi polemik yang diperbincangkan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, turut mempertanyakan masalah tumpang tindih dalam penataan ruang yang menjadi inti dari permasalahan ini. DPRD bersama para aktivis lingkungan mengecam keberadaan KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA mengklaim aktivitas mereka telah berjalan sejak tahun 2019, namun dalam menghadapi kondisi tersebut, DPRD mengimbau Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memberhentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD Tata Ruang
Read Also
Recommendation for You
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam kategori…
Sri Rahayun, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah melayani selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran…