Pimpinan DPR telah memperhatikan kekhawatiran yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan dijadwalkan untuk bertemu besok. Ketua DPR mengonfirmasi bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi institusi, sesuai dengan agenda “17+8” yang diusulkan oleh mahasiswa. Selain itu, pemimpin fraksi di DPR akan berkumpul untuk menyamakan pandangan dan mencapai kesepakatan.
DPR juga telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk menyuruh anggota yang dihentikan untuk tidak menerima fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi pada Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai. DPR meminta masukan publik terkait revisi KUHAP dan mengingatkan Komisi III untuk menyelesaikan RUU tersebut sebelum akhir sesi.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk mewujudkan lembaga legislatif yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan hal tersebut sebagai landasan evaluasi ke depan. Semua langkah ini bertujuan untuk membangun DPR yang lebih efisien dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
