PTUN Sahkan Tukar Guling Aset Pemkab Jember, Gugatan Warga Ditolak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kembali mengukuhkan keabsahan kebijakan tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam perkara Nomor 50/G/2025/PTUN.SBY, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh dua warga Kaliwates tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Penegasan ini memperkuat posisi hukum Pemkab Jember terkait Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/235/012/2009 tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Aset Daerah. Majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tukar guling tersebut. Putusan pengadilan menyatakan kebijakan tukar guling antara Pemkab Jember dan PT Argopuro Karya Kencana Utama (AKKU) sah serta tetap berlaku, dengan tidak adanya cacat hukum formil maupun materiil yang signifikan. Kuasa hukum Bupati Jember, Freddy Andreas Caesar, menyambut baik putusan tersebut serta mengatakan bahwa proses tukar guling yang dilakukan sejak 2009 sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Darmadji dan Mohammad Kusnadi sebelumnya menggugat Bupati Jember dan PT AKKU ke PTUN Surabaya terkait tukar guling aset tanah eks bengkok di Kelurahan Kaliwates dan Sempusari, namun dalam persidangan mereka gagal membuktikan kerugian atau hak yang sah atas tanah yang disengketakan. Perubahan status wilayah dari desa menjadi kelurahan telah menyebabkan seluruh aset desa beralih menjadi milik Pemkab, yang kemudian menjadi dasar sahnya penghapusan dan pengelolaan kembali aset oleh pemerintah kabupaten.

Source link