Pemerintah Indonesia saat ini memberikan bantuan pangan dalam skala besar kepada masyarakat. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan menerima beras gratis sebanyak 10 kilogram setiap bulan selama dua bulan, disertai dengan tambahan bantuan tunai. Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto guna memperkuat ketahanan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa bantuan beras gratis akan diberikan bersamaan dengan tambahan bantuan tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, selama dua bulan, kepada kelompok penerima manfaat Program Kartu Sembako. Tiap keluarga penerima manfaat dijamin akan menerima 20 kg beras gratis dan total uang sebanyak Rp 400.000 selama periode Juni dan Juli 2025, dalam dua kali penyaluran bulanan. Program ini ditargetkan kepada kelompok masyarakat paling rentan dan miskin yang terdaftar dalam sistem bantuan sosial. Tidak hanya itu, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada harga beras di tingkat petani dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kesejahteraan produsen. Prinsip tersebut dirancang guna memastikan nilai tukar petani tetap terjaga dan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat miskin di perkotaan. Semua itu dilakukan agar tercapai keseimbangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membuat harga beras tetap terjangkau bagi kelompok miskin di perkotaan.
Program Prabowo: Beras Gratis & Uang Tunai, Manfaatkan Untuk 18 Juta Keluarga

Read Also
Recommendation for You

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap kesehatan masyarakat melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dengan tujuan…

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa proyek Giant Sea Wall Pantura, yang bertujuan melindungi komunitas…

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti ketidakefisiensian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ketergantungannya pada suntikan…

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada…