Antariksa kini menjadi medan pertempuran strategis yang semakin kompleks di tingkat global, sehingga Kemandirian Antariksa Indonesia harus segera diwujudkan melalui strategi nasional yang matang. Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia pada Selasa lalu menggarisbawahi urgensi pembahasan isu antariksa sebagai bagian integral dalam strategi negara menghadapi tantangan global.
Dalam diskusi tersebut, Prof. Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan bahwa penguasaan teknologi luar angkasa adalah syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing nasional. Menurutnya, Indonesia yang telah lama merintis program keantariksaan sejak era 1960-an, harus segera bergerak cepat dan strategis menyusul integrasi LAPAN ke BRIN.
Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, juga menyoroti pentingnya pertimbangan strategis dalam upaya mencapai Kemandirian Antariksa Indonesia. Ia menekankan bahwa kesadaran politik dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat sangatlah vital untuk memajukan sektor antariksa secara holistik.
Di sisi lain, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan bahwa kerangka pembiayaan yang kuat serta konsistensi lintas sektor adalah kunci utama dalam upaya menjadikan antariksa sebagai bagian terintegrasi dari strategi nasional. Menurut Yusuf, tanpa kolaborasi dan koordinasi yang baik, Indonesia risiko tertinggal dari negara-negara tetangga dalam bidang antariksa.
Maka dari itu, Indonesia perlu segera melangkah maju dalam mengintegrasikan Kemandirian Antariksa sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi nasional yang komprehensif. Dengan demikian, Indonesia dapat bersaing secara kompetitif di era ekonomi antariksa yang semakin ketat.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia