Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menunjukkan sikap penolakannya terhadap tindak korupsi. Dia menyatakan bahwa negara berhak menyita aset para koruptor, namun dengan syarat bahwa proses tersebut harus dilakukan secara adil. Prabowo menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh para koruptor harus dikembalikan, dan menyatakan pandangan ini dalam wawancara eksklusif di kediamannya di Hambalang, Bogor. Namun, dia juga menekankan pentingnya keadilan terhadap keluarga koruptor yang telah divonis, dan mempertanyakan apakah adil untuk menyita aset yang dimiliki sebelum menjabat atau apakah anak-anak harus dihukum atas dosa orang tua mereka.
Prabowo mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap perilaku pejabat korup, menyebutnya sebagai perampokan yang dilindungi oleh legalitas. Dia menyatakan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera yang kuat, dan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan. Menurut Prabowo, pendekatan ini perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.
Prabowo juga menyoroti pola pikir para koruptor yang percaya bahwa mereka bisa meloloskan diri dengan uang dan pengaruh. Dia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan dengan adil dan tegas tanpa adanya ruang untuk pelanggaran atau suap. Prabowo menegaskan bahwa melawan korupsi adalah salah satu prioritasnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
