Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus merata dan tidak diskriminatif hanya untuk kepentingan perusahaan besar tertentu. Dalam forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menekankan bahwa penunjukan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengimpor dengan kuota tertentu tidaklah masuk akal. Sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif balas dendam selama pemerintahan Donald Trump, Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan hambatan yang ada dalam mekanisme kuota impor.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa saat pejabat pemerintahan sedang membahas dampak tarif balas dendam AS, Apindo langsung berkoordinasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi tersebut. Apindo berusaha untuk menjaga defisit perdagangan yang menjadi concern AS dengan menyusun rencana impor untuk komoditas tertentu seperti kapas dan jagung. Mereka juga meminta agar impor komoditas tersebut langsung diteruskan ke industri, bukan melalui pihak ketiga, guna memotong akar permasalahan yang ada.
Prabowo dan Apindo memiliki pandangan yang sama terkait kebijakan impor yang adil dan berkelanjutan. Tindakan mereka merupakan upaya untuk mengoptimalkan perdagangan luar negeri Indonesia dengan menciptakan kondisi yang seimbang dan menguntungkan bagi semua pihak terkait.
