Pemerintah telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk mengakhiri paradoks yang masih terjadi di Indonesia. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, Indonesia memiliki potensi besar dengan banyak sumber daya alam yang melimpah. Dengan berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, rakyat seharusnya dapat menikmati kemakmuran dan kekayaan yang dimiliki oleh negara ini.
Hasan menyampaikan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk menyelesaikan berbagai paradoks yang masih terjadi di Indonesia, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan adanya BPI Danantara, Indonesia akan lebih fokus untuk mengelola industri-industri strategis dan meningkatkan nilai tambah dari ekspor sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Danantara diharapkan akan mendanai industri-industri strategis seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, dan pengembangan industri minyak. Dengan mengelola aset sebesar Rp 14.000 triliun, Danantara tidak hanya menjadi lembaga pengelola investasi, tetapi juga alat untuk memajukan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Langkah hilirisasi dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
Peluncuran Danantara diharapkan dapat membawa Indonesia menuju negara maju dengan kesejahteraan yang merata. Keberadaan badan pengelola investasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengakhiri paradoks yang selama ini masih terjadi di Indonesia, serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita negara untuk menjadi lebih maju dan sejahtera.
