Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi ini diharapkan akan memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Pertamina dipandang sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, dan penting untuk membersihkan secara menyeluruh guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar. Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik.
Pertamina sebagai aset nasional dan kekuatan besar dalam ekonomi Indonesia harus membersihkan operasinya untuk menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Dukungan penuh diberikan oleh pemerintah terhadap upaya Pertamina untuk melakukan perubahan ini. Semua langkah ini sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, dimanapun dan dalam bentuk apapun. Tahapan ini juga memperkuat komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Penegakan hukum merupakan langkah awal dalam membersihkan korupsi yang senantiasa merugikan kemajuan bangsa.
