Agus Joko Pramono: Pentingnya Transparansi di Tengah Tantangan Etika untuk Pimpinan KPK
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Ada beragam pertanyaan yang diajukan, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama pimpinan KPK. Karena itu, pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi hal yang krusial. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 yang lalu menjadi salah satu dari sekian banyak masalah etika di lembaga antirasuah tersebut.
Selain masalah etika, masalah kinerja juga dihadapi oleh KPK. Transparency International memberikan skor 34 dan menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi, dimana KPK menjadi lembaga utama, masih belum optimal.
Meski operasi tangkap tangan (OTT) efektif dan efisien dalam menangkap koruptor, namun tidak memiliki peran signifikan dalam penanganan korupsi, menurut Oktavianto dan Abheseka, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antikorupsi Integritas.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024 yang lalu menganggap OTT sebagai hal yang “kampungan”.
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK, yang nama-namanya akan segera disampaikan pansel ke Presiden, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, menegaskan pentingnya KPK untuk menjalankan transparansi. Bagi Agus Joko Pramono, penilaian negatif terhadap KPK akhir-akhir ini disebabkan oleh kurangnya transparansi di lembaga yang seharusnya mendorong transparansi tersebut.
“Saya berusaha untuk menekankan bahwa transparansi sangat penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah diatasi,” kata Agus Joko Pramono setelah diwawancarai oleh pansel pada 17 September 2024.
Mendorong transparansi bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan keberanian, komitmen, dan integritas dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.
Pandangan Agus Joko Pramono ini tentu didasarkan pada rekam jejaknya yang impresif. Agus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK selama 7 tahun.
Selama masa jabatannya, Agus Joko Pramono berhasil membangun hubungan dengan berbagai lembaga, termasuk media dan publik. Agus juga aktif di berbagai forum global. Pada Desember 2019, Agus menjabat sebagai Ketua Delegasi pada General Assembly ke-31 di International Maritime Organization (IMO).
Agus juga menjadi pembicara di The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand, pada Oktober 2019. Sebelumnya, pada bulan Juli 2019, Agus Joko Pramono juga menjadi pembicara di UNDESA IDI Joint Meeting on SAI Contributions to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals di New York, Amerika Serikat.
Selain itu, dalam wawancara seleksi capim KPK, Agus Joko Pramono sangat transparan dalam memaparkan rekam jejaknya, hal yang jarang dilakukan oleh capim KPK lainnya. Rekam jejak Agus Joko Pramono menunjukkan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional maupun internasional, serta komitmen pada transparansi lembaga.
Sumber: https://jabar.tribunnews.com/2024/09/28/etika-jadi-salah-satu-momok-bagi-pimpinan-kpk-agus-joko-pramono-transparansi-itu-penting
