Selasa, 10 September 2024 – 14:55 WIB
Jakarta, VIVA – Saaih Halilintar, seorang YouTuber dengan 12,3 juta pelanggan, diperkirakan mendapatkan penghasilan fantastis setiap bulan.
Baca Juga :
Kunto Aji Heran Saaih Halilintar Tak Punya NPWP: Kita Dikejar Tertib Tapi Kok Dia Lolos
Menurut laman Social Blade, Saaih menghasilkan antara $84 hingga $1.300 per bulan atau sekitar Rp1,2 juta hingga Rp20 juta. Jumlah ini menunjukkan betapa YouTube telah menjadi sumber penghasilan yang besar bagi Saaih.
Tidak hanya penghasilan bulanan, pendapatan tahunan adik Atta Halilintar ini juga mengesankan. Berdasarkan data dari Social Blade, pendapatannya per tahun berkisar antara $1.000 hingga $16.100, yang jika dikonversi ke dalam rupiah adalah sekitar Rp15 juta hingga Rp248 juta.
Baca Juga :
Tidak Punya NPWP dan BPJS, Saaih Halilintar Dipastikan Gagal Jadi Atlet Golf di PON 2024
Penghasilan Youtube Saaih Halilintar
Namun, di balik penghasilan fantastisnya, Saaih Halilintar justru diketahui tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, di Indonesia, setiap individu yang berpenghasilan di atas batas minimum yang telah ditetapkan wajib memiliki NPWP dan membayar pajak.
Baca Juga :
Saaih Halilintar Umumkan Lolos Seleksi Atlet Golf, Jadi Wakil Provinsi Banten di PON 2024
Berdasarkan ketentuan tahun 2023, wajib pajak yang tidak menikah seperti Saaih, dengan penghasilan minimal Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan, seharusnya sudah memiliki NPWP dan membayar pajak.
Kabar mengenai Saaih yang tidak memiliki NPWP ini langsung mencuat setelah ia dipastikan gagal menjadi atlet golf dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan diadakan di Aceh dan Sumatera Utara.
Kegagalan tersebut disebabkan oleh salah satu syarat administrasi yang tidak dipenuhi oleh Saaih, yaitu ketiadaan NPWP. Kondisi ini membuat Saaih kehilangan kesempatan untuk tampil sebagai atlet dalam ajang olahraga bergengsi tersebut.
Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Golf PON 2024, Sanip Sinaga, mengonfirmasi bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Utara tidak secara khusus memberikan syarat NPWP untuk peserta PON.
Namun, kebijakan mengenai NPWP tersebut dikembalikan kepada pengurus provinsi masing-masing.
“Memang ada masalah terkait administrasi saya tidak bisa jawab, karena merupakan wewenang dari pengurus provinsi cabang olahraga dan KONI provinsi yang bersangkutan,” kata Sanip Sinaga, Senin 9 September 2024 dikutip Antara.
Dalam kasus Saaih, tampaknya pengurus provinsi golf mensyaratkan adanya NPWP sebagai bagian dari proses administrasi yang tidak dapat dipenuhi olehnya.
Ketentuan administrasi tersebut akhirnya membuat Saaih terpaksa mundur dari partisipasinya di PON 2024. Dengan penghasilan yang cukup besar dari platform YouTube, serta dukungan di media sosial lain, seharusnya Saaih tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya.
Halaman Selanjutnya
Kegagalan tersebut disebabkan oleh salah satu syarat administrasi yang tidak dipenuhi oleh Saaih, yaitu ketiadaan NPWP. Kondisi ini membuat Saaih kehilangan kesempatan untuk tampil sebagai atlet dalam ajang olahraga bergengsi tersebut.