Selasa, 23 Juli 2024 – 16:06 WIB
Sejak merebaknya COVID-19, dan beberapa pihak berpendapat bahkan sebelumnya, ekonomi Tiongkok telah menunjukkan tekanan yang parah. Tantangan yang menghantui seperti kesenjangan antara desa dan kota, krisis real estat, meningkatnya pengangguran, populasi pekerja yang sakit, dan masih banyak lagi merupakan beberapa dari sekian banyak bencana ekonomi yang siap meletus dalam ekonomi Tiongkok.
Dilansir PML Daily, Selasa 23 Juli 2024, di antara banyak pertemuan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT), Sidang Pleno Ketiga, yang diadakan pada pertengahan Juli 2024, mungkin merupakan yang paling penting yang sekali lagi akan menyarankan tindakan drastis untuk memulihkan ekonomi yang sedang sakit.
Pertemuan lima tahun sekali, yang dikenal sebagai Sidang Pleno Ketiga, yang dihadiri para pejabat tinggi membahas perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang besar. Secara historis, pertemuan-pertemuan ini telah memperkenalkan reformasi ekonomi yang signifikan namun sifatnya merugikan. Hasil dari sidang pleno tersebut telah mengganggu ekonomi Tiongkok, yang menyebabkan kekacauan ekonomi lebih lanjut.
PKT telah mengumumkan bahwa Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral ke-20 diadakan pada bulan Juli, dengan agenda yang difokuskan pada kajian pendalaman reformasi yang lebih komprehensif dan memajukan modernisasi
ala Tiongkok. Sidang pleno tahun ini dihadiri oleh sekitar 200 anggota penuh komite sentral dan sekitar 170 anggota pengganti beserta beberapa perwakilan akademisi.
Pada sidang pleno sebelumnya tahun 2018, PKT berkomitmen untuk merestrukturisasi partai, pemerintah, militer, dan lembaga publik lainnya, serta berjanji untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara historis, sidang pleno penting telah memperkenalkan reformasi yang signifikan, seperti pelonggaran kebijakan satu anak di Tiongkok pada tahun 2013.
Demikian pula, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang diselenggarakan Desember lalu tampaknya mengindikasikan bahwa rapat Pleno akan menyarankan reformasi yang membangun pasar nasional terpadu yang dimaksudkan untuk menghilangkan masalah hambatan dan proteksionisme yang sudah berlangsung lama di tingkat provinsi dan daerah.
Di antara beberapa isu mendesak ini, hubungan pusat-daerah sangat penting bagi urusan keuangan Tiongkok yang berfungsi sebagai indikator utama lintasan ekonomi Tiongkok di masa mendatang. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang tidak merata antara pemerintah pusat dan daerah telah menyebabkan salah alokasi sumber daya yang signifikan dan penolakan provinsi terhadap reformasi pusat.
Oleh karena itu, keputusan pada sidang pleno ketiga menghadapi tantangan besar dalam hal perlawanan provinsi yang berpotensi mengganggu struktur partai-negara Tiongkok. Lebih jauh lagi, kebijakan yang muncul dari Sidang Pleno Ketiga yang dianggap agresif atau ekspansionis pasti akan memperburuk ketegangan geopolitik. Misalnya, sikap yang lebih tegas terhadap Taiwan berpotensi menyebabkan pembatasan perdagangan dan hilangnya investasi asing.
