Melampaui Delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita sebagai bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, melengkapi diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar untuk kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program estate pangan, khususnya untuk beras, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah target minimal 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, dengan asumsi semuanya adalah sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%).
Di bidang energi, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangunan PLTMH harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi yang wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan berdasarkan hukum. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan badan pendapatan negara, bersama dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk ini, negara akan mengambil langkah-langkah inovatif konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga mencerminkan akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Itu juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah kepada generasi yang tidak mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama masa pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan yang krusial.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah masyarakat yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan bersama masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di dalam keluarga. Pemerintah juga ditugaskan untuk meredam segala peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Menjamin Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi adalah penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan perbaikan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas kunci bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk pendirian dana pendidikan abadi, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi penting untuk menciptakan otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan mengangkat profil Indonesia di panggung global. Meningkatkan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran negara yang sentral dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan advokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional Serta Memelihara Hubungan Internasional yang Kondusif
Kemakmuran dan hidup damai dapat tercapai dalam negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan memperoleh penghormatan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kita untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang bisa hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian target emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dalam berbagai produk serta meningkatkan manajemen berkelanjutan atas tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif ke pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Ber-Kebersihan Baik bagi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang Membutuhkan
Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak mendasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas dan terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik yang disewakan). Dengan demikian, target untuk menjamin konstruksi/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh Indonesia.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Kota Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Berkarakter, Mandiri
Kunci bagi pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institutional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
