Tiongkok Melangkah Jauh ke Masa Lalu dengan Undang-Undang Rahasia Negara yang Baru
Dengan ditandatanganinya undang-undang baru tentang rahasia negara dan rahasia kerja oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tanggal 28 Februari 2024, Tiongkok telah melakukan lompatan jauh ke belakang. Undang-undang tersebut semakin memperketat aturan yang ada sebelumnya, dan memperluas jenis informasi yang dianggap sebagai risiko keamanan nasional. Hal ini membuat Tiongkok menjadi tempat yang sulit untuk bisnis dan berbahaya untuk dimasuki.
Amandemen terhadap undang-undang rahasia negara yang disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada tanggal 27 Februari akan membuat Undang-Undang Perlindungan Rahasia Negara mulai berlaku pada tanggal 1 Mei, setelah Presiden Xi menandatangani perintah eksekutif. Salah satu konsep baru yang dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut adalah “rahasia kerja”, yang didefinisikan sebagai informasi yang akan menimbulkan dampak buruk jika bocor, meskipun bukan rahasia resmi negara.
Semua departemen pemerintah dan perusahaan milik negara di Tiongkok akan diwajibkan untuk menentukan tingkat kerahasiaan rahasia negara di tempat mereka bekerja, dan menerapkan aturan baru terkait pengelolaan periode “deklasifikasi” bagi karyawan yang meninggalkan jabatannya, termasuk larangan bepergian ke luar negeri dan mencari pekerjaan baru.
Menurut Radio Free Asia, langkah-langkah tersebut tidak hanya berlaku untuk rahasia negara, tetapi juga untuk rahasia kerja sesuai dengan Pasal 64 undang-undang baru tersebut. Pakar hukum Tiongkok, Jeremy L. Daum, mengatakan bahwa konsep rahasia kerja adalah informasi yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh departemen dalam melaksanakan tugasnya, yang jika bocor akan menimbulkan dampak buruk. Klausul dalam undang-undang baru ini bisa menyebabkan “identifikasi berlebihan” terhadap rahasia kerja, meningkatkan risiko bagi pekerja dan menurunkan transparansi bagi masyarakat umum.
Berkenaan dengan undang-undang rahasia negara yang baru, para ahli mengatakan bahwa identifikasi rahasia negara dan rahasia kerja sekarang sama dengan keamanan politik rezim komunis. Mengungkapkan informasi yang berpotensi merugikan Partai Komunis Tiongkok dianggap sebagai risiko bagi keamanan negara dan merupakan pelanggaran yang dapat dihukum.
Diana Choyleva, Kepala Ekonom di Enodo Economist yang berbasis di London, mengatakan bahwa undang-undang baru ini dapat menghambat investasi asing di Tiongkok karena ketidakjelasan definisi dan cakupan rahasia negara yang sangat luas. Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok, juga mengatakan bahwa isu-isu yang dianggap sensitif terus berkembang, yang dapat menghambat kegiatan bisnis entitas asing di Tiongkok.
Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Kontra Spionase di Tiongkok pada tahun 2014, banyak kasus penahanan warga negara asing terkait dugaan mata-mata atau pelanggaran keamanan nasional telah terjadi. Kepercayaan bisnis di Tiongkok telah terganggu, terutama setelah penggerebekan terhadap perusahaan konsultan di tahun 2023.
Selain itu, dalam hal penyedia layanan internet, mereka diharuskan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan kasus kebocoran informasi online yang tidak sah. Penggunaan undang-undang keamanan nasional dan rahasia negara ini bisa menjadi kendala bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi atau berbisnis di Tiongkok.
Dengan semua langkah ini, Tiongkok tampaknya telah kembali ke masa lalu yang dipenuhi dengan kerahasiaan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Xi Jinping tampaknya lebih condong kepada stabilisasi rezim daripada kepentingan ekonomi atau kesejahteraan rakyat Tiongkok. Tiongkok saat ini menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia, dengan aturan-aturan yang membatasi informasi dan kerahasiaan yang berlebihan.
